TEMPO.CO - Kementerian Agama menambah kuota haji khusus. Ada dugaan pelicin untuk mendapat persetujuan DPR.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

#kemenag #hajikhusus #haji2024 #dpr

TEMPO.CO - 8 Mei 2024, Presiden Joko Widodo resmi menghapus sistem kelas 1, 2, 3 dalam layanan BPJS Kesehatan. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) paling lambat 30 Juni 2025. Kebijakan ini dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Akan tetapi kebijakan ini menuai komentar dan pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana implementasi kebijakan ini? Apakah ada pihak yang kemungkinan akan dirugikan?

#bpjskesehatan #jokowi #kesehatan

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

TEMPO.CO - Pemerintahan baru harus menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Karena, bisa jadi kota hantu di masa depan.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

#ibukota #ibukotanegaranusantara #ibukotaindonesia

Istana Kepresidenan menyatakan pengunduran diri Airlangga Hartartosebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan dan hak pribadi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pengunduran diri Airlangga menjadi urusan internal Partai Golkar.

“Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden,” kata Ari melalui pesan singkat kepada Tempo pada Senin, 12 Agustus 2024.

Sampai saat ini, kata dia, Airlangga tetap melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Airlangga sejak Ahad mendampingi Presiden Jokowi untuk kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi akan menggelar sidang kabinet pertama di IKN pada hari ini.

Sejumlah pengurus Golkar bercerita kepada Tempo, Airlangga Hartarto disebut-sebut meneken surat pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Airlangga memastikan ini melalui keterangan video pada Ahad, 11 Agustus 2024.

Dalam keterangan video tersebut, Airlangga mengatakan bahwa dia mengundurkan diri untuk menjaga keutuhan Partai Golkar. “Dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” katanya.

Elite Golkar mengabarkan kepada Tempo, akan ada sejumlah skenario yang berjalan setelah Airlangga mundur. Pertama, adalah menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Agus Gumiwang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Hubungan Airlangga dan Agus juga disebut-sebut sedang tidak baik. Selanjutnya, adalah mempersiapkan pelaksanaan Munaslub Partai Golkar yang rencananya bakal digelar pada akhir Agustus 2024. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum Golkar yang menggantikan Airlangga.







Foto: tempo.co
Editor: Ridian Eka Saputra

TEMPO.CO - Politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia berkelakar soal pelantikannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Bahlil mengatakan suasana reshuffle kabinet di Istana Negara pada Senin pagi 19 Agustus 2024, seperti acara di Partai Golkar.

Awalnya Bahlil digoda oleh wartawan Istana Kepresidenan dengan sebutan 'Pak Ketum'. Kemudian Menteri ESDM ini hanya tertawa dan berkilah bahwa acara hari ini merupakan pelantikan.

Tak lama kemudian Bahlil berseloroh. "Suasananya kok ini seperti Munas Partai Golkar," kata Bahlil Senin 19 Agustus 2024. 

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Badan Legislasi DPR akan menggelar rapat seusai Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. MK sebelumnya menurunkan ketentuan ambang batas Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Seorang sumber Tempo menyebut rapat Baleg DPR itu justru akan menganulir putusan MK.


Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, mengatakan, tidak ada lagi norma hukum lain yang bisa menentang putusan MK. Putusan MK merupakan hasil koreksi tehadap perundang-undangan. Putusan MK sifatnya mengikat dan final. Sehingga, putusan itu harus menjadi acuan semua pihak. 


"Bila ada Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dan UU baru itu sama saja melakukan perlawanan hukum terhadap putusan MK," kata Kaka saat dihubungi, Selasa 20 Agustus 2024.


Foto: Tempo/M Taufan Rengganis, Tempo/Subekti 

Editor: Ryan Maulana 

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

0:00 Intro
01:17 Bahlil terus memelintir keputusan Dewan Pers
04:09 Cerita Dito Ariotedjo keluarin belasan miliar rupiah
07:36 Dito keluarin belasan miliar rupiah, buat apa saja?
11:19 Pertarungan keras di dapil neraka
16:19 Lawan berat di Jakarta: PKS
18:31 Foto Prabowo-Gibran jarang nongol di baliho caleg Golkar
20:46 Status menteri bukan jaminan
25:26 Strategi Golkar menyusun daftar caleg
27:05 Pileg 2024 paling mahal?
30:20 Peluang anak muda dan aktivis jadi anggota DPR
33:10 Suksesi Golkar, posisi Airlangga Hartarto makin kuat?
36:33 Peluang calon yang dijagokan Jokowi menggantikan Airlangga
40:50 Mengukur kinerja Dito di Kemenpora
44:42 Kisruh jersey Timnas Indonesia


TEMPO.CO - Pemilu 2024 dianggap sebagai pemilu paling brutal karena memakan biaya politik tinggi. Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus kader Partai Golkar Dito Ariotedjo yang berlaga di daerah pemilihan Jakarta I gagal mendapat kursi DPR meski telah mengeluarkan duit belasan miliar rupiah. Kenapa ia gagal?

Bocor Alus Politik

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

TEMPO.CO - Jokowi berambisi menguasai Partai Golkar. Cara baru tetap relevan dalam kekuasaan.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.

Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

#golkar #airlanggahartarto #partaiberingin

TEMPO.CO - Peluang Anies Baswedan berlaga di pilkada Jakarta makin tipis, setelah koalisi partai pendukungnya gembos akibat gerilya dari Istana.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

#aniesbaswedan #jokowi #pilkadajakarta

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca, Majalah Tempo kini bisa diakses cuma 10.000 Rupiah/bulan. Klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

0:00 Intro
01:50 Jangan tonton video download-an, jangan baca bajakan
04:37 Lobi Anwar Usman menurunkan batas usia capres-cawapres
09:00 Ketegangan di rapat hakim MK akibat Anwar Usman
12:40 Rungkad di MK
15:03 Manuver Istana mengegolkan Gibran
18:08 Prabowo ragu menjadikan Gibran cawapres
21:31 Cawe-cawe Jokowi makin terlihat
24:48 Antara Gibran dan Erick Thohir
27:02 Pisah jalan Jokowi-Megawati
30:45 Bahaya politik dinasti Jokowi

TEMPO.CO - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ditengarai melobi hakim-hakim MK untuk menurunkan syarat usia capres-cawapres dalam Pemilu 2024. Sempat menolak ikut rapat hakim, adik ipar Presiden Jokowi itu kemudian ikut membuka jalan bagi kemenakannya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapres. Setelah putusan MK, orang dekat Jokowi sempat meminta Prabowo Subianto untuk segera mendeklarasikan Gibran.

Subscribe: https://www.youtube.com/c/tempovideochannel
Official Website: https://www.tempo.co

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Tokopedia memangkas 70 persen dari total karyawannya. Pemutusan hubungan kerja ini menjadi kelanjutan dari langkah serupa yang dilakukan grup GoTo pada 2022 dan 2023. Namun gelombang PHK kali ini tak lepas dari andil ByteDance, induk usaha TikTok yang kini menjadi pemilik saham mayoritas Tokopedia. Benarkah selama ini Tokopedia tidak efisien?

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Tempo, klik di sini:

https://s.id/tempoaja

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Pengurus Pusat Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah. Keputusan ini tak mulus lantaran diwarnai oleh perdebatan di internal organisasi islam terbesar kedua di Indonesia ini. Lantas apa yang menyebabkan PP Muhammadiyah menerima tawaran tambang dari pemerintah? Siapa pejabat dan pengusaha yang mempengaruhi pimpinan Muhammadiyah?


Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memanggil Kahiyang Ayu serta Bobby Nasution—anak dan menantu Presiden Jokowi—untuk menindaklanjuti informasi soal ‘Blok Medan’ yang muncul dalam persidangan eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.


Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menilai, KPK belum menganggap pemanggilan terhadap Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu penting dilakukan. Hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardhika.


"Jika ada hubungan dengan perkara pokok tentu terkait misal penyebutan Bobby dalam persidangan, tentu akan ditindaklanjuti oleh KPK, misal dilakukan pemeriksaan terhadap nama yang disebut," kata dia kepada Tempo, Selasa, 13 Agustus 2024.


Foto: Tempo/Imam Sukamto

Editor: Ryan Maulana 



#blokmedan #bobbynasution #abdulganikasuba

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

0:00 Intro
03:15 Intervensi Jokowi ke KPK diduga terjadi sejak lama
08:09 Berkali-kali Jokowi disebut minta kasus e-KTP dihentikan
09:18 Kenapa Jokowi berupaya menyelamatkan Setya Novanto?
11:48 Intervensi-intervensi lain Jokowi
14:42 Istana disinyalir meminta kasus Formula E naik ke penyidikan
17:34 Klaim dan perubahan sikap Jokowi
20:42 Jokowi gerah terhadap kerja KPK
22:36 Masa kegelapan KPK setelah Jokowi terpilih lagi
26:09 Jokowi ikut melemahkan KPK
29:26 Jokowi tak mendengar berbagai masukan soal Firli Bahuri
32:15 Istana tak bersikap saat orang-orang baik di KPK disingkirkan
35:22 Politisasi kasus hukum setelah KPK dilemahkan

TEMPO.CO - Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo membuka rahasia besar Istana Presiden: Jokowi meminta KPK menghentikan pengusutan korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang melibatkan Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Tak hanya itu, penelusuran Tempo menemukan Jokowi acap cawe-cawe urusan KPK. Apa saja?

Subscribe: https://www.youtube.com/c/tempovideochannel
Official Website: https://www.tempo.co

TEMPO.CO - Bintang Emon sebut Tempo seperti bagian otak amigdala. Apa maksudnya?⁣
⁣
#tempodotco #bintangemon #komika #tempo53tahun

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

Majalah Cetak Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi ada di sini 👇 https://tokopedia.link/6WfrFrIEzLb

TEMPO.CO - Sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menyisakan banyak persoalan di bidang ekonomi. Mulai dari utang yang semakin membengkak, inefisiensi investasi hingga angka kemiskinan dan pemerataan yang tak kunjung membaik.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

TEMPO.CO - Ketimbang Dewan Pertimbangan Agung, Prabowo Subianto sebaiknya membentuk dewan pengkritik. Tugasnya menguji kebijakan.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

#jokowi #prabowosubianto #dewanpertimbanganagung

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

Majalah versi cetak di sini:
https://linktr.ee/berlangganantempo

TEMPO.CO - Partai pendukung Anies Baswedan bakal mencabut dukungan dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Ada lobi elite partai Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto meninggalkan Anies sendirian. Mereka berencana membentuk KIM Plus yang akan mencalonkan Ridwan Kamil di Jakarta. Muncul skenario Ridwan Kamil melawan kotak kosong atau calon independen yang tak populer.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

TEMPO.CO - Presiden Jokowi bermanuver meloloskan anak bungsunya menjadi kandidat Wakil Gubernur Jakarta. Mengulang pemilihan presiden.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

#pilkada #pilkadajakarta #jokowi #aniesbaswedan

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Badan Usaha Milik Negara di sektor farmasi menjadi sorotan karena terjerat masalah keuangan. PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk mencatatkan kerugian besar, salah satunya karena ada dugaan korupsi. Seperti apa persoalannya?

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Suap yang dilakukan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku kembali diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini, KPK telah memeriksa empat orang saksi yang diduga terlibat dalam menyembunyikan keberadaan Harun Masiku.

Terbaru, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dipanggil KPK sebagai saksi pada Senin 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan di Gedung Merah Putih itu, Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan selama empat jam. Penyidik bahkan menyita ponsel dan catatan agenda Hasto untuk barang bukti.

Sebelum memeriksa Hasto, KPK mendapat informasi ada pihak yang sengaja mengamankan Harun Masiku. Meski begitu, KPK belum menjelaskan lebih lanjut soal temuan penyidik KPK dalam pemeriksaan tiga saksi sebelumnya. 

Harun Masiku telah menjadi buronan selama 4,5 tahun terakhir. Dia mendapat status tersebut usai lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu, 8 Januari 2020. Sejak saat itu, Harun Masiku terus bersembunyi. Sempat ada yang bilang Harun Masiku di Kamboja. Namun tak jarang pula yang menyebut Harun di Indonesia.

Telah menjadi buronan sejak 2020 lalu, hingga saat ini keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui. Kelihaian politikus PDIP itu dalam bersembunyi membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk menangkapnya. Kinerja KPK pun dipertanyakan akibat lambannya penyelesaian kasus ini.

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengaku heran dengan sikap KPK yang masih belum berhasil menangkap Harun Masiku. Dia bahkan menilai komisi antirasuah itu tidak sungguh-sungguh dalam mencari Harun Masiku.

Menurut Novel, sejak awal penanganan kasus Harun Masiku oleh KPK tidak sungguh-sungguh. Ia mencontohkan, ketika operasi tangkap tangan (OTT), penyidik tidak didukung untuk melakukan penangkapan dengan benar, sehingga Harun Masiku berhasil kabur. Dalam kesempatan berbeda, Novel juga pernah menyebut selama Firli Bahuri menjadi pimpinan KPK, Harun Masiku tidak akan ditangkap.

Dia yakin pernyataan yang dilontarkan sejak tahun lalu itu masih berlaku hingga saat ini. Menurut Novel, jika KPK berniat mencari Harun, maka mestinya Harun bisa ditangkap.

Ketua Lembaga Indonesia Memanggil 57+ Muhammad Praswad Nugraha mencurigai adanya muatan politis dalam kasus politikus PDIP itu, karena selalu dinaikkan pada periode tertentu.

Sejalan dengan pernyataan Praswad terkait muatan politis dalam kasus Harun Masiku, Indonesia Corruption Watch juga meyakini KPK tidak akan menangkap Harun Masiku saat menjelang tahun politik. Sebab, bila Harun ditangkap akan ada elite politik yang ikut terseret.





Video: Arsip Tempo, ANTARA
Editor: Ridian Eka Saputra

TEMPO.CO - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku mendapatkan laporan terkait upaya penjegalan pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Ditemui di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024, Hasto mengatakan hal tersebut seharusnya tak terjadi karena setiap anak bangsa memiliki hak konstitusional untuk menjadi calon kepala daerah. (Setyanka Harviana Putri/Muhammad Harrel Atthariq/Agha Yuninda Maulana/Rijalul Vikry)

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

0:00 Intro
02:47 Klaim polisi soal netralitas di Pemilu 2024
05:52 Polisi mengawal putusan MK yang mendukung Gibran
07:41 Buzzer pendukung Ganjar pun ditekan polisi
10:50 Kepala daerah dilarang ikut berkampanye
12:06 Pengusaha ditekan agar tak mendukung Ganjar
14:43 Kepala desa di berbagai penjuru ditekan
18:52 Adakah barter dukungan kepala desa dengan masa jabatan?
21:16 Kubu Amin gunakan pendamping desa
24:02 Ganjar pun ikut-ikutan menghimpun dukungan kades
28:14 Cawe-cawe kejaksaan mendukung Prabowo-Gibran
30:19 Surat dari Jamintel ke Bawaslu

TEMPO.CO - Kepolisian dan kejaksaan ditengarai ikut membantu pemenangan Prabowo-Gibran di berbagai daerah. Polisi pun diduga ikut mengawal putusan MK dengan memberi tekanan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi agar membuka jalan untuk Gibran. Mereka juga menekan pengusaha maupun kepala desa dan relawan pendukung lawan Prabowo. Sedangkan kejaksaan ikut menekan kepala daerah PDIP. Adakah restu Istana?

Catatan redaksi:
- Thumbnail episode ini mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan isi podcast.
- Tambahan tautan pernyataan lengkap Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melengkapi keterangan menit 15:20. Tim Bocor Alus menerima pernyataan Kepala Polri pada Sabtu, 2 Desember 2023, pagi setelah produksi episode ini selesai.

Subscribe: https://www.youtube.com/c/tempovideochannel
Official Website: https://www.tempo.co

Menggoyang Kursi Airlangga

0:00 Intro & Cuplikan
0:41 Bocor Terus
2:42 Giliran Golkar
7:18 Bertemu Anies
14:29 Realistis/Optimistis
19:54 LBP, Jokowi, dan Kursi Golkar
25:06 Jokowi pindah kapal?

TEMPO.CO - Rencana Musyawarah Nasioanal Luar Biasa atau Munaslub partai Golkar terus bergulir. Berdar kabar ada upaya untuk mendongkel Airlangga Hartaro dari posisi ketua umum Golkar. Peluang untuk maju di Pilpres 2024 pun tipis karena hasil surveinya sangat rendah. Seperti apa manuver yang akan dilakukan Airlangga menghadapi situasi ini?

Subscribe: https://www.youtube.com/c/tempovideochannel

Official Website: https://www.tempo.co
Official Video Channel on Website: https://video.tempo.co
Facebook: https://www.facebook.com/TempoMedia
Instagram:https://www.instagram.com/tempodotco/
Twitter: https://twitter.com/tempodotco

TEMPO.CO - Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK resmi dideklarasikan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Ridwan Kamil, yang merupakan kader Partai Golkar, akan maju Pilgub DKI Jakarta bersama politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Suswono.

Dalam Pidatonya RK mengatakan pihaknya akan melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan para mantan gubernur seperti Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Joko Widodo.

"Saya juga secara akal sehat mengatakan semua gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami komit melanjutkan prestasi, hal baik yang sudah dilakukan Pak Heru sebagai Pj, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, Djarot, Ahok, Jokowi," kata pria yang akrab disapa RK.

"Semua punya jejak prestasi, jika hal itu baik kami akan lanjut dan pertahankan, jika masih kurang kami akan sempurnakan," ujarnya menambahkan.


Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Kepolisian Daerah atau Polda Metro Jaya menghentikan pengusutan laporan pencatutan kartu tanda penduduk (KTP) untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024. Kasus ini dilaporkan warga asal Gambir, Jakarta Pusat bernama Samson.

Penghentian ini dikonfirmasi oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Kombes) Ade Safri Simanjuntak.

"Betul, dan akan disampaikan kepada pelapor untuk melaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum)," ujarnya lewat keterangan tertulis pada Senin, 19 Agustus 2024.

Ia menjelaskan pelapor datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan dugaan tindak pidana perlindungan pribadi sebagaimana Pasal 67 Undang-undang atau UU Nomor 27 Tahun 2022. Sedangkan tindak pidana pemilihan diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sehingga, ujarnya, berlaku asas hukum lex consumen derogat legi consumte. Artinya perbuatan yang memenuhi unsur delik pada beberapa ketentuan hukum pidana khusus, digunakan hukum pidana khusus yang faktanya lebih dominan. 

"Terhadap ketentuan penanganan tindak pidana pemilihan, maka satu-satunya lembaga yang berwenang menerima laporan adalah Badan Pengawas Pemilu, sedangkan Polri adalah lembaga yang menerima penerusan laporan dari Badan Pengawas Pemilu," beber Ade Safri.

Sebelumnya pada 16 Agustus 2024, Samson melaporkan soal nomor induk kependudukan (NIK) di KTP-nya yang digunakan untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. Padahal, selama ini ia tidak pernah menggunakan data pribadinya untuk mengajukan diri sebahai pendukung salah satu pasangan calon Gubernur DKI Jakarta. 
Samson merasa dirugikan atas kejadian tersebut. Sehingga ia pun melaporkan kejadian ini kepada Polda Metro Jaya.






Foto: tempo.co
Editor: Ridian Eka Saputra

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Gagasan memindahkan ibu kota negara sudah muncul sejak era Presiden Soekarno. Namun baru di pemerintahan Presiden Jokowi ide ini tewujud. Ambisi menggebu Jokowi membuat proyek IKN Nusantara di Penajam Paser, Kalimantan Timur, digarap terburu-buru. Masyarakat setempat dan lingkungan terancam proyek ibu kota. Putar Balik proyek pemindahan ibu kota negara.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Perpanjangan pemberian bantuan sosial disinyalir bertujuan meningkatkan elektabilitas Prabowo-Gibran menjelang pemilihan presiden 2024. Presiden diduga menekan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mempercepat pencairan dana bansos. Ditujukan ke daerah yang elektabilitas Prabowo-Gibran masih mandek.


Subscribe: https://www.youtube.com/c/tempovideochannel
Official Website: https://www.tempo.co

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/


0:00 Intro
02:02 challenge Bocor Alus
04:30 Isi pertemuan Jokowi dan Surya Paloh
07:28 Surya Paloh heran soal Golkar
08:19 Jawaban Surya Paloh terhadap tawaran Jokowi
10:13 Kenapa Jokowi dan Prabowo butuh NasDem?
12:14 Kekhawatiran Jokowi terhadap hak angket
13:55 Tujuan dan kemungkinan hak angket gol di DPR
17:32 PKB sulit diterima koalisi Prabowo-Gibran
19:00 Peran Bahlil dalam lobi Istana
20:13 Jokowi mau PKB bergabung ke koalisi Prabowo
23:41 Kondisi di koalisi Ganjar-Mahfud
25:55 Koalisi Anies dan Ganjar melawan kecurangan pemilu
28:15 Siapa siap jadi oposisi?
29:46 Inkonsistensi Demokrat
31:21 Kenapa Demokrat mendukung pemerintahan Jokowi?
35:17 Rekomendasi Jokowi untuk kabinet Prabowo
37:28 Rencana Jokowi mengambil alih Golkar?

TEMPO.CO - Presiden Jokowi coba mencegah hak angket kecurangan pemilihan presiden 2024 di DPR. Ia melobi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh agar bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Jokowi kabarnya juga bakal mengambil alih Golkar.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dulu lantang menentang dinasti politik dan oligarki politik. Penelusuran Tempo menunjukkan PSI menghimpun dana dari para konglomerat. Presiden Jokowi ikut membukakan jalan bagi PSI untuk terhubung dengan konglomerat. Sejumlah caleg PSI pun mendapat dana kampanye hingga belasan miliar rupiah. Ada peran besar Jeffrie Geovanie. Siapa dia?


Opini Tempo
https://majalah.tempo.co/read/opini/170593/annus-horribilis-politik-indonesia
Kolom
https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/170539/kartel-politik-psi

Subscribe: https://www.youtube.com/c/tempovideochannel
Official Website: https://www.tempo.co

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyiapkan Dewan Pertimbangan Agung untuk menampung para mantan presiden dan petinggi partai politik yang menyokong kemenangannya. Ada lobi-lobi di Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden untuk mewujudkan pembentukan DPA—lembaga tinggi negara untuk mengakomodasi Jokowi tetap berkuasa.


Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Politilus senior Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan menyebut keputusan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Golkar merupakan hak Airlangga secara pribadi.

"Ya saya..ya itu hak beliau untuk mundur," kata Luhut singkat, saat dijumpai di sela peninjauan gedung Kementerian di Ibu Kota Nusantara (IKN), Ahad, 11 Agustus 2024.

Badan Legislasi atau Baleg DPRakan menggelar rapat seusai Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. MK sebelumnya menurunkan ketentuan ambang batas Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Anggota Baleg DPR, Firman Soebagyo, membenarkan agenda itu. “Betul, besok pagi,” kata Firman melalui pesan singkat pada Senin, 20 Agustus 2024. Baleg DPR akan membahas aturan ambang batas tersebut pada Rabu besok, 21 Agustus 2024 mulai pukul 10.00 WIB.

Namun, pembahasan tersebut bukan merupakan pengesahan putusan MK menjadi undang-undang. Seorang sumber Tempo menyebut rapat Baleg DPR itu justru akan menganulir putusan MK.

Ada dua skenario yang disebut sedang disiapkan di Baleg DPR. Pertama, rencana untuk mengembalikan aturan ambang batas Pilkada yang lama, yaitu minimal perolehan 20 persen kursi DPRD untuk pengusungan calon. Kedua, untuk memberlakukan putusan MK tersebut di Pilkada 2029.

Seorang sumber Tempo menyebut pengembalian aturan ambang batas 20 persen kursi DPRD akan diajukan melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu yang mengatur Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau RUU Pilkada. Beleid tersebut bakal merevisi UU Pilkada yang ada saat ini.

Baleg DPR juga dijadwalkan akan mengebut pembahasan RUU Pilkada besok. Pada pukul 13.00 WIB, Baleg mengagendakan rapat Panitia Kerja atau Panja Pembahasan RUU Pilkada. Pembahasan mereka kemudian dilanjut rapat pengambilan keputusan dengan pemerintah dan DPD pada pukul 19.00 WIB.



Foto: tempo.co
Editor: Ridian Eka Saputra

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/


0:00 Intro
02:02 challenge Bocor Alus
04:30 Isi pertemuan Jokowi dan Surya Paloh
07:28 Surya Paloh heran soal Golkar
08:19 Jawaban Surya Paloh terhadap tawaran Jokowi
10:13 Kenapa Jokowi dan Prabowo butuh NasDem?
12:14 Kekhawatiran Jokowi terhadap hak angket
13:55 Tujuan dan kemungkinan hak angket gol di DPR
17:32 PKB sulit diterima koalisi Prabowo-Gibran
19:00 Peran Bahlil dalam lobi Istana
20:13 Jokowi mau PKB bergabung ke koalisi Prabowo
23:41 Kondisi di koalisi Ganjar-Mahfud
25:55 Koalisi Anies dan Ganjar melawan kecurangan pemilu
28:15 Siapa siap jadi oposisi?
29:46 Inkonsistensi Demokrat
31:21 Kenapa Demokrat mendukung pemerintahan Jokowi?
35:17 Rekomendasi Jokowi untuk kabinet Prabowo
37:28 Rencana Jokowi mengambil alih Golkar?

TEMPO.CO - Presiden Jokowi coba mencegah hak angket kecurangan pemilihan presiden 2024 di DPR. Ia melobi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh agar bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Jokowi kabarnya juga bakal mengambil alih Golkar.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Bocor Alus Politik

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, dan wakilnya, Dhony Rahajoe. Di antaranya soal progres pembebasan lahan dan realisasi investasi. Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadapi pilihan antara melanjutkan pembangunan IKN dan melaksanakan janji kampanye soal makan siang gratis.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

TEMPO.CO - Pengkhianatan Jokowi kepada PDIP hendaknya menjadi pelajaran, karena politik bukan mencari kekuasaan, melainkan mengikhtiarkan demokrasi.


Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

#pdiperjuangan #jokowi #megawati

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dulu lantang menentang dinasti politik dan oligarki politik. Penelusuran Tempo menunjukkan PSI menghimpun dana dari para konglomerat. Presiden Jokowi ikut membukakan jalan bagi PSI untuk terhubung dengan konglomerat. Sejumlah caleg PSI pun mendapat dana kampanye hingga belasan miliar rupiah. Ada peran besar Jeffrie Geovanie. Siapa dia?


Opini Tempo
https://majalah.tempo.co/read/opini/170593/annus-horribilis-politik-indonesia
Kolom
https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/170539/kartel-politik-psi

Subscribe: https://www.youtube.com/c/tempovideochannel
Official Website: https://www.tempo.co

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

01:14 Tengkleng istimewa dari Jokowi untuk Pratikno
05:24 Tugas ke Pratikno: membantu terwujudnya pertemuan dengan Megawati
09:40 Peran Pratikno kini lebih besar ketimbang Luhut
12:20 Relasi Pratikno-Jokowi terjalin sejak Pilkada Solo
16:27 Manuver Pratik di urusan politik: melobi MK dan partai politik
19:59 Hasto kritik Pratikno yang dianggap melabrak konstitusi
21:21 Pratikno menghalangi Megawati yang ingin bertemu Jokowi
22:47 Peran Pratikno dalam revisi UU KPK dan pansel hakim MK
25:08 Cara Pratikno meredam UGM soal UU Cipta Kerja
27:08 Peran Pratikno sebagai Mensesneg dalam pemilihan pejabat
29:13 Benarkah ada peran Pratikno dalam proyek BTS?
31:06 Keterlibatan Pratikno dalam penunjukan komisaris BUMN
32:30 Peran Pratikno di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU)
37:02 Resistensi akademikus UGM terhadap Pratikno
38:48 Kiprah Yayasan Pijar yang dibikin Pratikno

TEMPO.CO - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mendampingi Presiden Jokowi dalam hampir sepuluh tahun pemerintahannya. Tak hanya menjadi menteri, Pratikno punya jejak di banyak manuver politik Jokowi. Salah satunya dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan politik anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Juga dalam pemilihan pejabat eselon I kementerian hungga direktur BUMN.

Subscribe: https://www.youtube.com/c/tempovideochannel
Official Website: https://www.tempo.co

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyiapkan Dewan Pertimbangan Agung untuk menampung para mantan presiden dan petinggi partai politik yang menyokong kemenangannya. Ada lobi-lobi di Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden untuk mewujudkan pembentukan DPA—lembaga tinggi negara untuk mengakomodasi Jokowi tetap berkuasa.


Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Majalah Cetak Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi ada di sini 👇 https://tokopedia.link/6WfrFrIEzLb

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

TEMPO.CO - Pada 2011, nama Joko Widodo sering muncul dalam berita dan jadi perbincangan banyak orang. Popularitas itu membuat Wali Kota Surakarta ini jadi rebutan partai politik. Ia pun melenggang menjadi Gubernur DKI Jakarta kemudian menjadi Presiden RI. Putar Balik jalan politik Jokowi

Simak arsip lengkap perjalanan politik Jokowi melalui artikel-artikel ini:
https://majalah.tempo.co/read/....ilmu-dan-teknologi/1
https://majalah.tempo.co/read/....laporan-utama/129061
https://majalah.tempo.co/read/....laporan-utama/139175
https://majalah.tempo.co/read/....laporan-utama/139215
https://majalah.tempo.co/read/....nasional/140080/joko
https://majalah.tempo.co/read/....laporan-utama/143169
https://majalah.tempo.co/read/....laporan-utama/143869
https://majalah.tempo.co/read/....laporan-utama/144435
https://majalah.tempo.co/read/....laporan-utama/144959
https://majalah.tempo.co/read/....laporan-utama/145167
https://majalah.tempo.co/read/....laporan-utama/145077
https://majalah.tempo.co/read/....laporan-utama/145183

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Badan Legislasi DPR akan menggelar rapat seusai Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. MK sebelumnya menurunkan ketentuan ambang batas Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Seorang sumber Tempo menyebut rapat Baleg DPR itu justru akan menganulir putusan MK.


Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, mengatakan, tidak ada lagi norma hukum lain yang bisa menentang putusan MK. Putusan MK merupakan hasil koreksi tehadap perundang-undangan. Putusan MK sifatnya mengikat dan final. Sehingga, putusan itu harus menjadi acuan semua pihak. 


"Bila ada Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dan UU baru itu sama saja melakukan perlawanan hukum terhadap putusan MK," kata Kaka saat dihubungi, Selasa 20 Agustus 2024.


Foto: Tempo/M Taufan Rengganis, Tempo/Subekti 

Editor: Ryan Maulana 

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hampir bisa mencokok Harun Masiku. Tempo ikut menelusuri jejaknya dan mengumpulkan informasi dari beragam sumber tentang keberadaannya. Harun Masiku berada dalam perlindungan kekuasaan sehhingga jejak jelasnya membuat penyidik tak bisa menyentuhnya.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

TEMPO.CO - Jokowi dianggap sebagai orang baik yang merakyat. Ia membalikkan semua harapan pemilihnya.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

#Jokowi #10TahunJokowi #NawadosaJokowi

Sebulan setelah reshuffle kabinet, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan kembali mengganti sejumlah anggota kabinetnya. Agenda reshuffle terbaru tersebut rencananya digelar pekan ini.

Tiga orang sumber Tempo dari partai pendukung pemerintahan Jokowi serta seorang pejabat di lingkaran Istana menceritakan rencana reshuffle tersebut. Mereka mengatakan, dalam agenda reshuffle kali ini, seorang kader Partai NasDem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju. Keduanya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

Sumber: Koran Tempo

Foto: Tempo/Subekti, Tempo/Budiarti Utami Putri, Tempo/M Taufan Rengganis, Antara Foto

Editor: Ryan Maulana 



#reshuffle #reshufflekabinet #jokowi

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 sempat menuai perdebatan. Pemerintah Belanda menuding teks proklamasi itu pesanan Jepang. Benarkah? Setidaknya ada lima versi cerita teks yang ditandatangani Soekarno-Hatta itu. Bagaimana kisahnya? Selengkapnya di Putar Balik edisi Kemerdekaan RI.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Selama 32 tahun Presiden Soeharto memanfaatkan pengaruh dan kekuasaan untuk membangun dinasti politik dan bisnis bagi keluarganya. Putra-putrinya mendapat segudang keistimewaan sampai bisa menjadi konglomerat beraset triliunan yang memonopoli banyak sektor usaha. Putar Balik edisi Dinasti Politik Daripada Soeharto.

Simak arsip Tempo edisi khusus wafatnya Soeharto di tautan berikut: https://majalah.tempo.co/edisi/454/2008-02-04

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Tempo, klik di sini:

https://s.id/tempoaja

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

Majalah versi cetak di sini:
https://linktr.ee/berlangganantempo

TEMPO.CO - Pemerintah sibuk menyiapkan perayaan kemerdekaan ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun meriahnya persiapan acara hari kemerdekaan 17 Agustus tak dirasakan oleh sebagian warga yang tinggal di sekitar kawasan IKN. Masyarakat adat di Penajam Paser Utara resah lantaran lahan mereka bakal tergusur proyek Ibu Kota baru yang dirancang oleh Presiden Joko Widodo. Seperti apa nasib mereka? Bagaimana kelanjutan proyek IKN Nusantara?

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Mahfud Md. telah lama berniat mundur sebagai Menkopolhukam. Pernyataan Jokowi soal presiden boleh berkampanye menjadi momentum mantan Ketua MK itu untuk mundur. Sejumlah menteri lain juga berniat mundur. Kabinet terpecah akibat dukungan Jokowi untuk Prabowo-Gibran.

Subscribe: https://www.youtube.com/c/tempovideochannel
Official Website: https://www.tempo.co

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa pilpres. Dalam rapat permusyawaratan hakim, timbul berbagai perdebatan. Para hakim mendiskusikan berbagai skenario, termasuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih. Istana Negara diduga ikut cawe-cawe menyelamatkan Gibran.

Catatan redaksi:
Terjadi kesalahan penulisan pada keterangan konfirmasi di menit 9:49.

Keterangan konfirmasi yang benar adalah Hakim MK Enny Nurbaningsih menolak diwawancarai soal putusan pilpres. “Para hakim tidak boleh memperdebatkan putusan,” katanya melalui WhatsApp kepada tim Bocor Alus Politik pada Selasa, 23 April 2024.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Partai koalisi Prabowo-Gibran coba mencegah penggunaan hak angket kecurangan pemilu di DPR. Mereka membujuk partai lain dengan iming-iming posisi menteri di kabinet Jokowi maupun kabinet Prabowo Subianto. Megawati merenung satu pekan.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO -Masyarakat sipil menggelar Mahkamah Rakyat Luar Biasa atau People Tribunal. Mereka mengajukan sembilan tuntutan yang disebut sebagai Nawadosa pemerintahan Joko Widodo. Mahkamah Rakyat menjadi pengadilan alternatif di tengah penegakan hukum di Indonesia yang masih bengkok.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Presiden Jokowi ditengarai mendorong Bahlil Lahadalia, kini Menteri Investasi, menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Kepada sejumlah tokoh Golkar, Bahlil mengklaim telah mengantongi restu dari Presiden untuk menggantikan Airlangga Hartarto. Ia menyiapkan posisi terhormat untuk Jokowi di Golkar.


Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/


0:00 Intro
08:45 Golkar meminta posisi Menteri Utama. Apa itu?
11:49 Resistensi terhadap jumlah menteri Golkar
15:08 Partai Demokrat paling bekerja keras untuk pemenangan Prabowo?
17:48 Jatah kursi untuk Demokrat
18:42 PAN dan Demokrat mengincar kursi Luhut Pandjaitan
19:54 Partai gurem pun dapat posisi di kabinet Prabowo-Gibran
21:53 Benarkah Jokowi dan Luhut juga mendapat jatah menteri?
25:03 Pembicaraan Muhaimin Iskandar dan orang dekat Prabowo
30:02 Merapatnya NasDem ke Prabowo dan nasib hak angket
32:49 Lobi PDIP dan Gerindra serta nasib PPP dan PKS
38:11 Prabowo “magang” jadi presiden di rapat kabinet
39:22 Sikap Tempo soal pembentukan kabinet Prabowo

TEMPO.CO - Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka baru akan dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Tapi, partai pendukungnya seperti Golkar sudah berancang-ancang meminta jatah sejumlah kursi kabinet. Tak hanya Golkar, partai lain pun diam-diam mengincar “kursi basah”. Presiden Jokowi kabarnya ikut menitipkan sejumlah nama di kabinet Prabowo.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

0:00 Intro
01:54 Benarkah Tempo menyebar hoaks?
06:17 Main cabut izin tambang
14:36 Celah permainan izin tambang serta permintaan duit dan saham
17:06 Permintaan duit dan saham
20:54 Jaringan HMI pengelola bisnis tambang Bahlil
26:29 Kedekatan Bahlil dengan Jokowi dan perlawanannya dengan
33:30 Peran strategis Bahlil di Prabowo-Gibran
36:13 Bahlil jadi operator politik Istana dan disebut akan menguasai Golkar
40:57 Pertempuran Bahlil dan Airlangga Hartarto di Golkar
43:30 Bagi-bagi kue izin tambang


TEMPO.CO - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencabut ribuan izin tambang. Lewat orang-orangnya, ia diduga mengutip fee Rp 5 miliar-Rp 25 miliar agar izin itu hidup kembali. Bahlil pun berencana mengambil alih posisi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Direstui oleh Istana.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

Majalah versi cetak di sini:
https://linktr.ee/berlangganantempo

TEMPO.CO - Sepuluh tahun memerintah, Presiden Joko Widodo menghasilkan kerusakan demokrasi yang luar biasa. Ia membangun dinasti politik dan terus berupaya memperpanjang kekuasaannya. Jokowi pun menjalankan legalisme otokratik yang merusak berbagai lembaga pengawas eksekutif. Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat, buka-bukaan soal liputan nawadosa Jokowi.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagaian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai UU Pilkada. Lewat putusan MK yang dibacakan Selasa siang, 20 Agustus 2024, MK mengubah ambang batas untuk syarat pencalonan kepala daerah.

Hal ini menjadi angin segar untuk Anies Baswedan. Anies sebelumnya berpeluang gagal maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 setelah 10 dari 11 partai politik pemilik kursi di DPRD Jakarta menyatakan dukungan untuk Ridwan Kamil. Koalisi pendukung mantan Gubernur Jawa Barat itu hanya menyisakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di luarnya.

Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menyambut baik dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan hari ini.

Kedua putusan itu ialah soal ambang batas persentase untuk pencalonan dari partai politik turun menjadi 7,5 persen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan ambang batas usia minimal 30 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur ketika penetapan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Chico menyebut PDIP akan segera menggelar rapat untuk membahas persiapan Pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta. 
Berkenaan dengan Jakarta, Chico menyampaikan, partainya akan tetap memprioritaskan kadernya sendiri untuk diusung menjadi calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Dia juga menyebut partainya masih mempertimbangkan untuk mencalonkan Anies Baswedan.




Video: youtube
Editor: Ridian Eka Saputra

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengusut keterlibatan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam perkara suap Harun Masiku kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum. Penyidik menyita telepon seluler dan buku catatan berwarna hitam yang dipegang ajudannya. KPK membuka lagi kasus ini setelah PDIP pecah kongsi dengan Presiden Joko Widodo.


Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Pusat Data Nasional Sementara di Surabaya, Jawa Timur, dibobol peretas dengan ransomware. Sejumlah data penting seperti informasi imigrasi dan pendaftaran peserta didik terancam. Ada komunikasi antara pelaku dan pemerintah soal permintaan uang tebusan senilai US$ 8 juta. Pemerintah mendatangkan insinyur teknologi yang pernah menangani serangan ransomware di Arab Saudi.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

0:00 Intro
03:09 Jadi pengimpor terbesar, Indonesia darurat gula
07:11 Efektivitas cukai minuman berperisa
10:50 Dampak buruk kenaikan cukai dipirit-pirit
13:33 Faisal Basri pernah dilobi industri besar
16:04 Cara mengurangi perokok di Indonesia
19:52 Dampak program makan siang gratis Prabowo-Gibran
24:09 Beban fiskal luar biasa dari program Prabowo-Gibran
26:08 Darurat rokok Indonesia, terperosok dibanding negara lain
30:38 Lemahnya pemerintah Indonesia hadapi industri rokok
35:10 Presiden Jokowi tak berpihak pada pengendalian rokok
39:24 Benarkah industri rokok masuk ke partai politik?
42:27: Inkonsistensi pemerintah terhadap industri rokok


TEMPO.CO - Pemerintahan Jokowi dianggap tak mempedulikan pengendalian rokok dan minuman berperisa. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri buka-bukaan soal percakapannya dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Pada Kamis, 7 Maret 2024 pukul 23.38 WIB, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membalas pertanyaan yang dikirim tim Bocor Alus. Tanggapan itu diterima setelah video ini tayang. Budi membantah pernyataan Faisal Basri bahwa Presiden Jokowi tak mempedulikan pengendalian rokok sebagaimana dimuat pada menit 35.52. "Saya tak pernah mengatakan seperti itu," kata Budi melalui pesan WhatsApp.

Tanggapan Menkes Budi Gunadi Sadikin:
Jokowi Disebut Punya Kedekatan dengan Industri Rokok (https://nasional.tempo.co/read..../1842531/jokowi-dise

Tanggapan Produsen Rokok:
- Produsen Rokok Bantah Lobi-lobi Pemerintah untuk Keluarkan Kebijakan Pro Rokok (https://nasional.tempo.co/read..../1842964/produsen-ro

- Soal Lobi ke Istana, Bos Perusahaan Rokok Sebut Penyampaian Pendapat Sesuai Aturan (https://nasional.tempo.co/read..../1843033/soal-lobi-k

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim membiarkan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai kampus negeri. Di bawah kebijakan Kampus Merdeka, banyak perguruan tinggi yang tergiur mencari pendanaan kuliah dengan membebankan pada mahasiswa. Empat tahun Nadiem menjabat Menteri Pendidikan, berbagai persoalan pendidikan makin kusut.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum menentukan sikap politik pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Sejumlah kader partai berlambang banteng itu mendorong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengambil sikap oposisi. Namun anak Megawati, Puan Maharani, meminta para politikus PDIP untuk bersikap realistis.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Pemerintah kesulitan mengalokasikan anggaran untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Di tengah kepusingan pemerintah, sejumlah individu dan lembaga bermanuver untuk mendukung program yang menjadi janji kampanye Prabowo tersebut. Ada peluang program itu dimanfaatkan untuk bagi-bagi kue anggaran.

Kolom Yusuf Wibisono: https://majalah.tempo.co/read/kolom/171043/anggaran-makan-siang-gratis


Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

0:00 Intro
03:29 Kenapa Tempo membuat Bocor Alus?
06:48 Jokowi selalu diserang oleh Bocor Alus, benar tuh?
09:53 Protes keras dari pendukung Jokowi dan Prabowo
11:21 Ada narasumber bayar enggak di Bocor Alus Tempo?
13:12 Risiko profesi, ditekan dengan berbagai cara
15:28 Cara Cica menembus keluarga Solo
19:15 Kerja tim untuk mendapatkan informasi akurat
22:20 Proses panjang menyampaikan informasi
23:49 Tudingan bahwa Bocor Alus bias gender
27:21 Tempo bisa juga salah
29:02 Cara Tempo membongkar skandal MK
32:26 Jaringan narasumber untuk membongkar skandal
33:35 Verifikasi informasi dan keputusan Dewan Pers
38:05 Menghadapi gugatan di Dewan Pers
41:13 Bocor Alus berpihak pada Ganjar?
44:37 Beda Tempo dan Goenawan Mohamad
46:49 Mahalnya independensi

TEMPO.CO - Di pengujung tahun, tim Bocor Alus Politik membuat efisi cerita di balik berbagai liputan yang menyita perhatian publik. Mulai dari skandal di Mahkamah Konstitusi, hingga peran Iriana Jokowi dalam pencalonan Gibran sebagai cawapres. Dukung terus jurnalisme berkualitas Tempo dengan klik tempo.co/dukungkami

Subscribe: https://www.youtube.com/c/tempovideochannel
Official Website: https://www.tempo.co

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca, Majalah Tempo kini bisa diakses cuma 10.000 Rupiah/bulan. Klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

0:00 Intro
03:07 Semua kekisruhan politik bermula di Solo
04:39 Iriana penentu langkah politik Gibran
06:24 Ambisi Iriana sejak awal tahun
09:11 Gusar Iriana terhadap PDIP
13:22 Manuver diam-diam Iriana di Solo
16:54 Yang tak setuju Gibran cawapres dikeluarkan dari lingkaran
19:17 Dua faksi di Keluarga Solo
20:58 Jokowi mengabaikan peringatan kerabatnya
24:45 Gibran minta disiapkan lawan politik di Pilkada Solo
26:50 Iriana meminta Gibran dijadikan calon wali kota
28:21 Janji Prabowo dan rencana Gibran masuk Gerindra
32:13 Keluarga Iriana masuk Gerindra
34:43 Keistimewaan dari pusat untuk Gibran
36:51 Upaya ngawur membenarkan politik dinasti
39:51 Pertempuran di Solo Raya


TEMPO.CO - Tim Bocor Alus Tempo berkunjung ke Solo dan menemui keluarga Jokowi dan istrinya, Iriana. Para narasumber itu menyebutkan bahwa Iriana sejak awal tahun telah menargetkan Gibran menjadi calon wakil presiden untuk melanjutkan kekuasaan Jokowi. Rencana itu tidak sepenuhnya didukung keluarga Jokowi. Iriana disebut-sebut telah lama memendam kekesalan pada PDI Perjuangan.


Subscribe: https://www.youtube.com/c/tempovideochannel
Official Website: https://www.tempo.co

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

0:00 Intro
02:35 Perdebatan Luhut dan Bahlil di rapat kabinet terbatas
07:38 Pelanggaran UU Minerba dan peringatan Luhut ke Jokowi
11:28 Peran Pratikno dalam pembagian izin tambang ke ormas
15:07 Kenapa Luhut berseteru dengan Bahlil?
18:18 Perseteruan Luhut dan Bahlil di Golkar
21:39 Sikap Menteri ESDM, dari menolak lalu mendukung
26:25 DPR ikut menyasar Bahlil Lahadalia lewat panitia kerja
31:03 Sikap Tempo soal pembagian IUP untuk ormas keagamaan



TEMPO.CO - Dalam sebuah rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berdebat dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan. Bahlil, yang didukung Jokowi, usul merevisi PP Nomor 96 Tahun 2021 agar organisasi kemasyarakatan bisa mendapat izin usaha pertambangan (IUP) batu bara. Luhut menolak dengan dalih usul itu melanggar Undang-Undang Minerba.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Jokowi disebut cawe-cawe dalam persiapan Pilkada Jakarta. Istana mendorong bekas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi calon gubernur. Ada lobi-lobi ke partai untuk menghalangi Anies Baswedan mendapat tiket pencalonan. Ada peluang anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, mendampingi Ridwan Kamil.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Bocor Alus Politik

Majalah Cetak Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi ada di sini 👇 https://tokopedia.link/6WfrFrIEzLb

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Jokowi menyebabkan kemunduran demokrasi dan pelemahan hukum selama dua periode memimpin Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mewarisi setumpuk persoalan itu dari Jokowi. Pengamat politik Rocky Gerung mengulas kinerja Jokowi dan memprediksi jalannya pemerintahan Prabowo.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Penyelenggaraan ibadah haji 2024 kisruh. DPR membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kuota haji khusus atau haji plus yang melanggar undang-undang. Tim Tempo mendapat bocoran rencana pembagian komisi untuk anggota DPR yang bisa meloloska calon jemaah haji khusus.

https://majalah.tempo.co/read/nasional/162994/manuver-kader-pkb-melengserkan-muhaimin-iskandar

https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/170893/lembaga-negara-untuk-prabowo-gibran

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

Bocor Alus Politik

TEMPO.CO - Sejumlah pejabat mendapat gelar profesor dalam waktu cepat. Mereka diduga loncat jabatan dengan mengakali aturan penerbitan artikel di jurnal ilmiah. Ada pejabat di Kementerian Pendidikan yang ditengarai terlibat dalam obral gelar tersebut. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tak kunjung bersikap tegas.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Klarifikasi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam pencabutan ribuan IUP. Ia menjelaskan soal tudingan menerima upeti dalam pencabutan izin tambang. Wawancara ini merupakan pelaksanaan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers atas liputan “Tentakel Nikel Menteri Bahlil” di majalah Tempo edisi 4-10 Maret 2024.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Penelusuran Tempo bersama sejumlah media luar negeri menemukan pemerintah Indonesia acap mengimpor berbagai alat sadap menjelang pemilihan umum. Sejumlah aktivis dan jurnalis menjadi target penyadapan. Bagaimana alat sadap Pegasus asal Israel bekerja?

https://majalah.tempo.co/read/hukum/171448/impor-alat-sadap-polisi
https://majalah.tempo.co/read/hukum/169044/jejak-pegasus-di-indonesia
https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/160822/kecanggihan-pegasus-dan-alat-sadap-lain-yang-diduga-digunakan-lembaga-intelijen
https://majalah.tempo.co/read/nasional/160310/kesaksian-ravio-patra-soal-penangkapannya-dipiting-dan-dimaki

0:00 Intro
02:04 Alat Sadap terus berdatangan ke Indonesia
06:21 Penggunaan alat sadap dan impor dari Israel
10:48 Siapa saja pengguna alat sadap?
13:18 Ada perusahaan swasta ikut membeli alat sadap
17:12 Aktivis dan jurnalis jadi korban penyadapan dan peretasan
20:17 Kenapa Pegasus berbahaya?
25:03 Jejak Pegasus di Indonesia
30:52 Alat sadap untuk kepentingan pemilu
34:44 Cerita jurnalis Tempo disadap
39:40 Penyadapan yang jarang disadari
43:10 Sikap Tempo

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Partai-partai mulai menyiapkan kadernya untuk duduk di kabinet Prabowo-Gibran. Golkar diperkirakan mendapat setidaknya lima kursi menteri. Berambisi membentuk koalisi besar, kubu Prabowo gencar melobi partai pendukung Anies-Muhaimin serta Ganjar-Mahfud untuk bergabung. Jokowi, kembali, ikut cawe-cawe.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

Majalah versi cetak di sini:
https://linktr.ee/berlangganantempo

TEMPO.CO - Presiden Joko Widodo diduga terlibat dalam pengumuman mendadak mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar. Melalui para operator politiknya, Jokowi menekan Airlangga dengan kasus hukum: Setelah Airlangga mundur, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal ketua umum. Dengan Golkar di tangannya, Jokowi akan tetap relevan dalam permainan kekuasaan setelah tak lagi menjabat presiden. Mengapa kader Golkar diam saja dengan “kudeta merangkak” ini?

Catatan redaksi:

Terjadi kesalahan penulisan pada keterangan konfirmasi di menit 34:37 sampai 34:51. Keterangan konfirmasi yang benar adalah Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, tak menanggapi permintaan wawancara Tempo hingga Jumat malam, 16 Agustus 2024. Juru bicara Aburizal, Lalu Mara Satriawangsa, mengaku belum mengetahui informasi soal kabar Aburizal merelakan posisi Ketua Dewan Pembina Golkar kepada Presiden Joko Widodo. "Saya belum ketemu Pak Ical," katanya melalui WhatsApp.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

TEMPO.CO - Hubungan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan memanas lagi. Pemicunya sejumlah kader partai yang keras mengkritik Jokowi masuk dalam pengurus teras partai. Sejumlah kader juga dibidik dalam perkara hukum. Menteri dan merekanyang terafiliasi dengan PDIP disingkirkan dari jabatan publik. Konflik ini meluas hingga pemilihan kepala daerah 2024.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

Majalah versi cetak di sini:
https://linktr.ee/berlangganantempo

TEMPO.CO - Mahkamah Konstitusi membuka peluang munculnya calon kepala daerah alternatif dengan mengurangi syarat ambang batas pencalonan. Dosen hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, memberikan penjelasan kenapa putusan MK harus didukung dan revisi Undang-Undang Pilkada harus ditolak. Ia mengkritik upaya tanpa henti Presiden Jokowi memperpanjang kekuasaan.

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Kenapa harus mendukung TEMPO?
https://www.tempo.co/dukungkami

TEMPO.CO - Presiden Joko Widodo dan koalisi partai pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat coba mengakali putusan Mahkamah Konstitusi dengan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Hari ini DPR menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan revisi tersebut. Dengan begitu, DPR telah melakukan pembegalan konstitusi dan mengangkangi hukum yang meruntuhkan demokrasi.

1:01 Peringatan Darurat
41:21 Tekanan
1:46:45 Dari Jalan
3:12:30 Dari Istana
3:26:26 Bivitri Susanti: Gerakan Warga
5:12:50 Reza Rahadian: Kecewa
6:40:39 NAWADOSA JOKOWI
7:36:20 Rocky Gerung x Zainal Arifin Mochtar: Analisis politik dan hukum.


Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1

Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Majalah Tempo, klik di sini: https://s.id/enakdibaca

Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

Majalah versi cetak di sini:
https://linktr.ee/berlangganantempo

TEMPO.CO - Putusan Mahkamah Konstitusi ditengarai memunculkan perbedaan sikap antara Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dua narasumber, Rocky Gerung dan Zainal Arifin Mochtar, memberikan penjelasan dan analisis soal beban dan residu yang harus ditanggung oleh Prabowo setelah resmi menjadi suksesor Jokowi. Apakah Jokowi bisa lengser lebih cepat?

Official Website: https://www.tempo.co

Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: https://www.youtube.com/channe....l/UC3QRoNY-nYDTNSv-1